Menilik Isu Sosial dan Politik di Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Download and read the full report!
Limited-time offer: Get a 30% discount!
Grab it now for just IDR ~~500.000~~ 349.000,-

Download Report

Menilik Isu Sosial dan Politik di Provinsi Daerah Khusus Jakarta – Seri Pilkada #4

Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih wakilnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh wilayah.

Pilkada tahun ini dijadwalkan pada 27 November 2024 dan akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pada kesempatan ini, masyarakat akan memilih wakil-wakil yang mereka yakini mampu menyuarakan kepentingan mereka.

Karena pilihan masyarakat memengaruhi kehidupan bersama, pejabat terpilih diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya, serta menjadi wakil rakyat yang mumpuni di berbagai bidang, dari politik hingga sosial.

Jakpat melakukan survei terhadap responden di sejumlah wilayah, yaitu Kota Surakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Medan, dan Kota Bandung. Laporan survei Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini melibatkan 809 responden dan membahas pandangan sosial serta politik terkait pilkada, dengan fokus pada aspirasi sosial dan politik masyarakat setempat.

Jakpat secara independen melakukan survei terhadap responden di sejumlah wilayah, yaitu Kota Surakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Medan. Laporan survei Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini melibatkan 809 responden, menilik isu-isu sosial politik masyarakat setempat terkait pilkada.

Poin utama riset:

Memahami masalah sosial dan politik di Provinsi DKI Jakarta.
Mengetahui aspek evaluasi sosial dan politik di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Mengetahui citra pemimpin daerah yang diinginkan masyarakat.

Jakpat sebagai lembaga riset pasar independen dan institusi survei online, bersikap netral dan tidak memihak pada individu atau partai politik tertentu. Survei ini bertujuan untuk mengetahui preferensi politik responden secara netral.